koperasi

Jakarta - Wakil Menteri Koperasi (WamenKop) DR. Ferry Juliantono menegaskan bakal memperkuat peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM untuk kebutuhan pembiayaan koperasi di sektor produksi. "Saya minta LPDB mengurangi, kalau bisa distop, pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam," ucap WamenKop, pada acara Silaturahmi Dekopin di Jakarta, Selasa malam (29/10). 

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) meminta pemerintah daerah untuk mengidentifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menghadapi tantangan ekonomi baru persaingan pasar bebas.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemanfaatan Data KUMKM di Seminyak, Kabupaten Badung, Bali, Selasa mengatakan perdagangan bebas merupakan konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Salah satu contohnya, kata dia, adalah masuknya produk China yang menguasai 90 persen pasar online.

Jelang tutup tahun 2024, penyaluran pembiayaan untuk wirausaha mencapai Rp191,5 miliar. Deputi Kewirausahaan Kemenkop UKM, Siti Azizah, mengatakan pembiayaan ini telah diberikan kepada 642 wirausaha, yang mayoritas mendapatkan dana dari sumber non-perbankan, seperti penyertaan modal, modal ventura, angel investor, dan crowdfunding.

Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memisahkan nomenklatur antara Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Hal ini diungkapkan politikus Partai Golkar Maman Abdurrahman. Maman sore ini hadir untuk bertemu langsung Prabowo.

"Iya ini lama, cuma nomenklaturnya dipisah antara koperasi dan UMKM," ungkap Maman saat ditemui di kediaman Prabowo kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Maman menjelaskan bahwa Prabowo ingin membesarkan UMKM di masa depan. Sehingga ia membentuk kementerian sendiri yaitu Kementerian UMKM.